PROBLEMATIKA ASET PASCA P3D

Sejak Otonomi Daerah  dilaksanakan mulai tahun 1999, masih ditemukan permasalahan didaerah yang belum terselesaikan khusunya terhadap aset, ada yang berproses di pengadilan sampai sekarang karena dokumen yang tidak lengkap, bahkan masih banyak aset yang tidak diketahui keberadaanya, memang dahulu tidak ada perangkat daerah yang khusus mengurus pengelolaan aset tapi hanya ada pengelolaan keuangan daerah. Pengalaman yang sangat berharga ini jangan sampai terjadi lagi diera Zaman Now.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelengaraan urusan pemerintahan di daerah, dimana terjadinya pengalihan urusan dari Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi atau Pusat, seperti penyelengaraan pengelolaan pendidikan menengah, pengelolaan terminal penumpang type  B dan dibidang kehutanan serta ESDM yang pelaksanaanya sekarang  oleh Pemerintah Provinsi. Konsekuensi dari pengalihan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah) tersebut, maka wajib diikuti juga dengan Penyerahan Personil, Saran dan Prasarana serta Dokumen atau disingkat dengan P3D.

MENGEFISIENSIKAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR

Alat tulis kantor atau sering disingkat ATK sangat diperlukan dalam menjalankan operasional kegiatan perkantoran, tapi adakalanya ATK bisa disalah gunakan untuk kepentingan tertentu, kalau ditotal seluruhnya anggaran pengadaan ATK pada masing-masing Kabupaten/Kota, maka ditemukan nilai yang sangat fantastis yaitu milyaran lebih, Pada Tahun 2015 Gubernur DKI pada saat itu Basuki Cahaya Purnama alias Ahok pernah geram dan menyampaikan kepada media, bahwa untuk ATK tahun 2016 di DKI berjumlah sampai 487 Milyar, ada ketidak seimbangan  penganggaran ATK antar suku  dinas, ada yang 50 jt perkegiatan bahkan ada yang 250 juta per kegiatan, bayangkan… kalau setiap akhir tahun persediaan ATK selalu nihil, maka bisa dikatakakan pemborosan yang luar biasa.

REKONSILIASI ASET

Pengelolaan barang milik daerah atau aset perlu ketelitian dan ketekunan karena terkait dengan angka-angka dalam Belanja Modal Pemerintah. Sudah beberapa tahun ini setiap awal bulan sekitar tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 ruangan Bidang Pengelolaan Aset BPKAD Kabupaten Tabalong dipadati oleh pengurus barang seluruh SKPD Se Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan rekonsiliasi aset.

Mengapa perlu dilaksanakannya rekon ?

MELAWAN RENTENIR

Pada saat berjalan ke pasar harian, saya melihat banyak sekali pedagang yang berjualan, ada yang berjualan sayur mayur, buah-buahan dan ikan, ditengah asyiknya melihat para penjual dan pembeli tersebut, mata saya tertuju pada salah satu pedagang yang didatangi oleh seorang laki-laki tegap dan berotot, rupanya lelaki tersebut sedang menarik angsuran kredit harian dari pedagang.

Rupanya selama ini banyak pedagang kecil di pasar yang permodalanya tergantung dari rentenir. Apa itu rentenir ? dan mengapa mereka memilih rentenir dibanding bank untuk mendapatkan modal. Rentenir atau sering juga disebut tengkulak (terutama di pedesaan) adalah orang yang memberikan pinjamanan uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi. Pinjaman ini tidak diberikan melalui badan resmi, misal bank dan bila tidak dibayar akan dipermalukan atau dipukuli.

KONSOLIDASI BPR YANG TERTUNDA

Sudah lebih dari satu tahun kami memproses usulan konsolidasi PD BPR Se Kabupaten Tabalong belum selesai juga, usaha selama ini untuk membuat rancangan konsolidasi masih belum ada tanda-tanda, apa yang salah dengan regulasinya ? dan apakah ada solusinya ?

Cerita berawal dari tahun 2015, Bapak Bupati Tabalong selaku pemegang saham mayoritas pada kesempatan RUPS menyampaikan usulan kepada pemegang saham lainnya yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel, agar tiga BPR yang ada di Kabupaten Tabalong, yaitu PD BPR Kelua, PD BPR Haruai dan PD BPR Muara Uya dilakukan marger atau konsolidasi, dengan harapan apabila PD. BPR tersebut disatukan maka PD BPR akan semakin kuat dan sehat.

52 TAHUN KABUPATEN TABALONG “Barakat Bagawi Bujur, Masyarakat Akur, Tabalong Makin Bersinar”

Tepat pada tanggal 1 Desember 2017, Kabupaten Tabalong genap berusia 52 Tahun, lebih dari setengah abat melaksanakan pemerintahan daerah otonomi, Gagasan berdirinya Kabupaten Tabalong di prakarsai oleh Badaruddin Akhmid selaku Asisten Wedana di Kecamatan Tabalong Selatan. Pada tanggal 15 Mei 1958  terbentuklah Panitia Sementara Penuntutan Daerah Swatantra Tingkat II Tabalong dan pada baru pada tahun 1959 dalam sidang pleno terbuka DPRD Hulu Sungai Utara telah memutuskan menyetujui tuntutan rakyat Tabalong.