PENGUNGKAPAN SOLUSI AKHIR TAHUN DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

Akhir tahun merupakan momok bagi PPK karena ada sebagain pekerjaan yang belum selesai sementara batas pencairan anggaran harus ditutup per 31 Desember. PPK dihadapkan pada dilema apakah melakukan putus kontrak dengan segala resikonya seperti adanya kemungkinan digugat penyedia atau tetap melanjutkan pekerjaan dengan resiko belum ada kepastian anggarannya, bahkan ada PPK yang bertindak nekat dengan membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100 % walaupun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan, hanya untuk menyelamatkan uang tersebut agar tidak hangus. Tindakan tersebut tetap salah walaupun uang yang telah dicairkan di blokir di Bank sampai dengan pekerjaan selesai.

Menyikapi hal tersebut Pada tahun 2015,

Iklan

Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya

Menyikapi adanya beberapa pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang belum selesai sampai dengan akhit tahun ini. maka kami telah membuat Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya. Adapun point penting dalam Peraturan Bupati ini adalah :

1. Pekerjaan yang dapat dilanjutkan  adalah untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal sisa pekerjaan 20 % (dua puluh persen) dan akan selesai paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian.
2. Addendum Kontrak hanya untuk mencantumkan sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
3. penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut kompensasi atas keterlambatan pembayaran  karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah akibat kesalahan penyedia barang/jasa.

PERATURAN BUPATI TENTANG SISA PEKERJAAN Tahun 2015  Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemakaian Rumah Jabatan, Rumah Instansi dan Perumahan Pegawai Milik Pemerintah Kabupaten Tabalong

Dalam rangka  tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya pengaturan yang integratif dan menyeluruh khususnya ketentuan pemakaian Rumah Golongan I (Rumah Jabatan), Rumah Golongnan II (Rumah Instansi) dan Rumah Golongan III (Perumahan Pegawai).  Kami dari Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah telah membuat Peraturan Bupati  tentang Pedoman Pemakaian Rumah Jabatan, Rumah Instansi dan Perumahan Pegawai Milik Pemerintah Kabupaten Tabalong. untuk lebih jelasnya bisa di download di sini.

Penyerapan Anggaran, PBJ dan Pertumbuhan Ekonomi

Akhir-akhir ini media masa memberitakan bahwa penyerapan anggaran Pemerintah sangat rendah. Menurut Kementerian Dalam Negeri sampai dengan pertengahan tahun 2015 ada lima provinsi yang penyerapannya dibawah 30 persen, yaitu Kalimantan Utara sebesar 18,6 %, DKI Jakarta 19,2 %, Papua 21,7 %, Jawa Barat 25,5 %, dan Riau 25,5 %.