Mempertanyakan Pengadaan Blangko Kependudukan ?

Pengadaan Blangko Kependudukan ini saya angkat karena ada pertanyaan dari peserta Bintek Strategi menghadapi audit pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I).  Pertanyaanya adalah :

  1. Mengapa pengadaan Blangko Kependudukan hanya dilakukan kepada penyedia tertentu saja, padahal banyak perusahaan percetakan di daerah yang dapat melakukan hal tersebut ?
  2. Peyedia yang telah ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri adalah perusahaan Non Kecil sementara pengadaan nilainya dibawah 2,5 M ?
  3. Apakah ini termasuk pengadaan Barang atau Jasa lainnya ?

Untuk menjawab hal tersebut perlu kita perhatikan peraturan baik mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian yang menagani hal tersebut.

Blangko Dokumen kependudukan terdiridari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.Untuk Akta Pencatatan Sipil terbagi menjadi Akta Kelahiran, Akta Penggakuan Anak, Akta Kematian dan Akta Perkawinan.

Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri telah melakukan seleksi administrasi dan teknis terkait perusahaan yang dapat melakukan pencetakan blangko dokumen kependudukan, hasilnya terbitlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-118 MD Tahun 2008 tentang Perusahaan Pencetakan Blangko Dokumen Kependudukan, dimana terdapat 10 (sepuluh) perusahaan pencetakan blangko dokumen kependudukan antara lain :

  1. Perusahaan Percetakan Negara RI di Jakarta
  2. PT. Sumber Cakung di Jakarta
  3. PT. Aria Multi Graphia di Bandung
  4. PT. Karsa Wira Utama  di Tanggerang
  5. PT. Jasuindo Tiga Perkasa di Sidoarjo
  6. PT. Stacopa Raya di Jakarta
  7. PT. Graficindo Megah Utaa di Jakarta
  8. PT. Swadharma Eragrafindo Sarana di Jakarta
  9. PT. Wahyu Abadi di Jakarta
  10. PT. Cerya Riau Mandiri Printing di Pekanbaru

Dalam Keputusan Mendagri tersebut menyebutkan bahwa hanya perusahaan diataslah yang berhak untuk mengikuti proses pengadaan blangko kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Artinya kalau berkaitan Pengadaan Barang/Jasa tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  1.          Mengapa pengadaan Blangko Kependudukan hanya dilakukan kepada penyedia tertentu saja, padahal banyak perusahaan percetakan di daerah yang dapat melakukan hal tersebut ?

Blangko Kependudukan salah satu dokumen sekuritas yang harus mendapat surat izin operasional dibidang pencetakan dokumen sekuritas dari Badan Intelijen Negara (BIN), maka penyedianya relatif terbatas  khususnya yang berada di daerah. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan seharusnya melakukan evaluasi secara periodik terhadap penyedia tersebut, bahkan menambah penyedia yang dianggap mampu sehingga kompetisi tetap terjaga.Peraturan Menteri Dalam Negeri seharusnya tidak membatasi hanya 10 (sepuluh) penyedia yang dapatmelakukanpencetakan, tapi justru membuat ketentuan bahwa penyedia jasa pencetakan blangko kependudukan harus memiliki peralatan utama, personil minimaldibidangpercetakandansuratizinoperasionaldariBadan Intelijen Negara (BIN), dengan sendirinya Penyedia akan terseleksi, sementara untuk pembuatan nomor kendali blangko tetap dilakukan oleh Kemendagri.

Mencermati KeputusanMenteri Dalam Negeri tersebut, seharusnya sudah dilakukan revisi karena masih merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Peraturan tersebut telah dicabut dan diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2.  Peyedia yang telah ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri adalah perusahaan Non Kecil sementara pengadaan nilainya dibawah 2,5 M ?

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 100 ayat 3 menyebutkan bahwa nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi usaha mikro dan usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.

Memperhatikan ketentuan tentang Pengadaan Barang/Jasa, maka penyedia Non Kecil boleh mengikuti paket untuk usaha kecil walaupunnilai HPS nyakurangdari 2,5 Mdengan ketentuan pekerjaan tersebut memelukan kompetensi teknis khusus yang tidak dimiliki oleh usaha mikro, dan usaha kecil serta koperasi. Pengadaan blangko kependudukan memang perlu kompetensi teknis karena termasuk dalam dokumen sekuritas, tujuannya menghindari pemalsuan. Bayangkan jika semua percetakan boleh melakukan pencetakan blangko KTP, KK , Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, maka akan timbul masalah seperti pemalsuan identitas. Pengamanan atas keaslian dan keabsahan dokumen penting, agar mampu melindungi penduduk dalam menjamin kepastian hukum dan fasilitasi kepada penduduk untuk mengakses hak-haknya, serta menyediakan insentif/benefit yang nyata bagi penduduk

3.          Apakah ini termasuk pengadaan Barang atau Jasa lainnya ?

Definisi barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, sedangkan Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skilware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Pemilahan jenis pekerjaan  apakah termasuk pengadaan barang atau jasa lainnya perlu kita lakukan karena berkaitan dengan sistem pengadaan, metode kualifikasi, jadwal pengadaan dan dokumen pengadaan. Memperhatikan definisi diatas, Untuk pengadaan Blangko Kependudukan termasuk dalam Pengadaan Jasa lainnya karena memerlukan keterampilan seperti desain blangko, proses pencetakan dan pengepakan, hal ini dipertegas dalam Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 pasal 3 huruf d. (g).

14 respons untuk ‘Mempertanyakan Pengadaan Blangko Kependudukan ?

Add yours

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: