PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2012 “SOLUSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT” *)

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada tanggal 17 Oktober Tahun 2012 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. hal ini menunjukan komitmen kuat dari pemerintah untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Terbitnya peraturan ini, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papau sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2008. Kemudian terbit Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papau dan Papua Barat.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk mencapai percepatan pembangunan tersebut adalah :
1. Mengoptimalkan hubungan fungsional antara Pemerintah Pusat, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta kabupaten/kota diwilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;
2. Mengembangkan Kapasitas Aparatur;
3. Menerapkan system keterkaitan pola bertingkat yang harmonis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah kabuapaten/kota;
4. Melaksanakan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai dengan kebutuhan daerah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Tata Ruang Wilayah Pulau, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
5. Melakukan revitalisasi pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh kampung untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi masa depan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Melakukan revitalisasi pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh kampung;
7. Melakukan percepatan pengembangan transportasi terpadu yang meliputi transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara, yang berbasis pada pusat-pusat pengembangan wilayah untuk mendukung pengembangan otonomi khusus;
8. Melakukan percepatan pengembangan infrastruktur energi, komunikasi, perumahan, air bersih sanitasi yang menjangkau seluruh wilayah;
9. Mengembangkan ekonomi yang berdaya saing melaui pengembangan kluster pada kawasan strategis di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan memperhatikan MP3EI pada koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku.
Agar Perpres Nomor 65 Tahun 2011 dapat berjalan dengan tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran, maka Pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembanganguna Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai lembaga yang secara langsung melakukan koordinasi, integrasi dan singkronisasi dengan sejumlah instansi/lembaga terkaitlainnya, baik ditingkat pusat maupun di daerah. UP4B memiliki kewenangan yang tegas (strong coordination), namun tidak mengambil alih kegiatan instansi yang sudah ada.

Papua yang dulunya dikenal dengan nama Irian Jaya memiliki luas wilayah seluruhnya 31.706.208 Km2 dengan kondisi topografi yang berupa pegunungan dibagian tengah dan daerah dataran yang luas berupa rawa diwilayah pantai, Jumlah penduduk 2.851.999 jiwa (sensus penduduk tahun 2010) dimana sebesar 70 % penduduk hidup di pedesaan/kampung dan pengunungan tengah yang terpencil dan lebih dari 250 suku. Pulau yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar dengan pelayanan transportasi yang masih terbatas baik jumlah maupun jangkauannya, sehingga menimbulkan biaya hidup yang tinggi.
Untuk percepatan pembangunan diperlukan pengadaan barang/jasa. Apabila peraturan masih mengikuti sebagian dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, maka hampir dipastikan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat tidak akan terwujud.
Melihat kondisi seperti itu, maka diperlukan perlakuan khusus dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah agar upaya percepatan pembangunan tidak terkendala. LKKP selaku lembaga yang bertanggungjawab terhadap Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa turut serta mengeluarkan kebijakan, berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Peraturan ini hanya bersifat sementara, apabila sudah terwujudnya pemerataan pembangunan maka akan dicabut kembali, untuk disesuaikan dengan peraturan pengadaan/barang jasa yang berlaku umum.
Ada beberapa hal yang bersifat khusus diatur dalam peraturan ini antara lain paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai paling tinggi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Langsung, dan untuk Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahokimu, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Deiya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, dam Kabupaten Lani Jaya mekanisme pengadan langsung dapat dilakukan paling tinggi sampai dengan 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hal ini dapat dimaklumi karena biaya hidup yang tinggi, alat transportasi yang masih terbatas serta mahalnya harga barang dan material yang mencapai puluhan kali lipat dibanding daerah lain, sehingga sangat menjadi rendah apabila nilai pekerjaan pengadaan langsung mengikuti Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
Dalam Percepatan Pembangunan juga melibatkan partisipasi orang asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanisia yang terdiri dari suku asli dan/atau orang yang diterima dan diakuai sebagai orang asli papua oleh masyarakat adat papua, serta Pengusaha lokal yang artinya penyedia barang/jasa yang merupakan/dimiliki oleh orang asli papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Dalam hal pengusaha lokal tidak memiliki kemampuan kualifikasi, maka penyedia luar dapat bekerjasama dengan pengusaha lokal melaui perjanjian kerjasama operasi (KSO)/Kemitraan. Tidak diperkenankan menggunakan orang asli papua untuk dimasukan dalam kepengurusan perusahaan tanpa berperan aktif dalam menjalankan operasional perusahaan.
Pemberdayaan pengusaha lokal disini dalam rangka transfer of knowledge untuk menghadapi persaingan usaha kedepannya, Salah satu contonya di negara India, untuk mengejar ketertinggalanya dari bangsa asing dibidang infrastruktur membuat double position di setiap lini proyek-proyek strategis pertama dengan melibatkan ahli Knowledge management yang bertugas untuk mengkoordinasikan ilmu-ilmu yang didapat, jadi apabila proyek sudah selesai meraka punya suatu team yang komplit sehingga selanjutnya makin dikurangi posisi-posisi double tersebut. Alhasil tetap dapat harga ekonomis dan terjadi transfer ilmu pengetahuan.
Kekhususan yang lain adalah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pengusaha lokal tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi mengenai Kemampuan Dasar (KD). Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 bahwa KD hanya diperuntukan untuk usaha non kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi.
Pengusaha lokal yang mengikuti pengadaan langsung tidak diwajibkan untuk memiliki pengalaman sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sebagai subkontraktor.
Keterbatasan SDM yang bersertifikat PBJ menjadi isu penting, sehingga diberikan kelonggaran apabila tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja ULP, maka persyaratan memilki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dapat diganti dengan sertifikat mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Profesionalisme para pihak yang terlibat dalam pengadaan harus tetap dijaga, jangan sampai kelonggaran yang diberikan menimbulkan permasalahan hukum sehingga terjerumus kedalam hotel prodeo.
Setelah terbitnya Peraturan Presiden ini, maka sudah tugas kita untuk mengawalnya antar lain upaya peningkatan SDM baik dari sisi apartur pemerintah maupun pengusaha lokal, sehingga dengan terwujudnya pembangunan yang lebih cepat dapat mensejahterakan masyarakat papua. Semoga…
*). Husin Ansari
Instruktur PBJ LKPP, Sekretaris ULP Kab.Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan salah satu Pendiri Pusat Pengkajian Pengadan Indonesia (P3I)

Iklan

One comment on “PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2012 “SOLUSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT” *)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s