SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN AHLI

Tanggal 1 Desember 2016 merupakan hari yang sangat berkesan, karena pada hari itu saya diminta memberikan keterangan ahli pada sidang tindak pidana korupsi di Provinsi tempat kelahiran saya. Ada rasa sedih, melihat para tersangka, tapi karena saya diminta sebagai ahli oleh kejaksaan maka saya harus menyampaikan keterangan atau kesaksian di depan majelis hakim sesuai dengan keahlian yang saya miliki.

Merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khususnya tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana.

Sebelum sidang dilaksanakan hampir satu tahun aparat penegak hukum berkoordinasi dan menyampaikan beberapa pertanyaan dan telah saya sampaikan sesuai dengan aturan yang saya ketahui, berdasarkan informasi penyidik bahwa berkas masih P 19 artinya belum lengkap karena terkendala belum ada keterangan ahli, akhirnya berkas dinyatakan P 21 alias lengkap ketika berita acara sudah dibuat dan di tanda tangani oleh ahli.

Kasus yang saya tangani terkait pengelolaan barang milik daerah, khusunya penjualan kendaraan dinas. Saya mohon maaf sebelumnya jika dalam tulisan ini ada yang tidak berkenan, tapi tujuan saya tulis ini agar menjadi pelajaran kedepanya, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali.

Untuk mengahadiri persidangan, saya menempuh perjalanan darat yang relatif jauh melewati hutan belantara dan sunyi, perjalanan ditempuh selama lima jam lebih, setiap ada perkampungan kami selalu menanyakan arah, karena saya baru pertama kali melewati jalan ini. Ditambah lagi hujan yang lebat membuat susana perjalanan yang mencekam. Alhamdulilah akhirnya kami sampai juga ditujuan.

Jadwal persidangan direncanakan jam 10 pagi tapi karena berbagai kendala akhirnya sidang dimulai pukul 13.00 WIB. Ahli yang dihadirkan pada saat tersebut diminta dua orang, berhubung yang satunya tidak bisa menunjukan bukti bahwa yang bersangkutan ahli dibidangnya dan surat tugas dari atasanya maka majelis hakim menunda keterangan ahli yang pertama, selanjutnya saya diminta oleh pengacara tersangka untuk menunjukan apa yang mendasari keahlian saya, untungnya saya membawan sertifikat TOT Barang Milik Daerah yang diselengarakan oleh Kementrian Keuangan RI bekerjama dengan UGM, serta menunjukan bahwa saya sudah tiga tahun lebih menjabat sebagai kepala bagian pengelolaan aset daerah. Sebelum memulai memberikan keterangan ahli saya disumpah menurut agama islam.

Ceritanya kasus tersebur sebagai berikut, salah satu Kabupaten melaksanakan penjualan kendaraan dinas melalui lelang terbatas kepada para Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dengan prosedur yang tidak sesuai dengan aturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Permendagri diatur mengenai “Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas” dan “Penjualan Kendaraan Dinas Operasional”.

Penjualan kendaraan perorangan dinas sebenarnya hanya diperuntukan kepada Pejabat Negara seperti Bupati dan Wakil Bupati, itupun hanya boleh satu unit ketika masa jabatannya berakhir. Hitung-hitung Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pejabat tersebut, tapi tidak gratis lho….tetap ada hitung-hitungan harganya, yaitu untuk kendaraan yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40 % dari harga umum/pasar yang berlaku sedangkan yang telah berumur 8 tahun, harga jualnya adalah 20 % dari harga umum/pasat yang berlaku. Misal Harga pasaran kendaraan tersebut Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kalau usianya 5 – 7 tahun maka dibayarkan senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tapi kalau usianya lebih 8 tahun maka dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Untuk mendapat kedaraan tersebut Pejabat Negara seperti Bupati dan Wakil Bupati tidak perlu ikut lelang, karena langsung dijual kepada yang bersangkutan.

Beda halnya dengan penjualan kendaraan dinas operasional yang dilaksanakan melaui lelang umum dan lelang terbatas. kalau dilaksanakan melalui lelang umum maka dilaksanakan oleh KPKNL, mekanismenya seperti yang pernah saya tulis dalam artikel sebelumnya berjudul “Lelang atau Tender”. Sedangkan jika dilaksanakan memalui lelang terbatas maka ketentuan sesuai permendagri saat itu adalah :

  1. Barang yang setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan terbatas;
  2. Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
  3. Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yangtelah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegangkendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun. Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.
  4. Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/pelelangan terbatas; jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua);
  5. Kendaraan dinas operasional khusus lapangan (bus, pemadam kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat, dlsb), penjualan/ pelelangannya dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
  6. Hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas daerah

 

Pada kasus tersebut, penjualan kendaraan dinas operasional disamakan harga limitnya dengan penjualan kendaraan perorangan dinas untuk Pejabat Negara. Dan lelang terbatas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Harusnya jika akan dilaksanakan lelang terbatas juga, maka harga limitnya berdasarkan harga pasar dan dilaksanakan sama seperti lelang umum, cuma pesertanya aja yang dibatasi.

Selama persidangan yang berlangsung hampir 3 jam lebih saya dicecar pertanyaan oleh 5 orang pengacara dan 3 orang tersangkanya, dan tetap secara konsisten saya jawab sesuai aturan. Ketika pertanyaan melenceng misalnya terkait dengan apakah ada kerugian negara untuk kasus tersebut, saya tidak akan jawab karena bukan keahlian saya untuk menghitung kerugian negara.

Akhirnya persidangan selesai juga dan setelah persidangan saya tetap baik komunikasi dengan tersangkanya, karena saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam aturan sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Tidak terasa jam telah menunjukan pukul 17.00 WIB, perut mulai keroncongan, rupanya saya belum makan siang, hanya pagi tadi aja sarapan di hotel. Saya bergegas untuk meningalkan tempat pengadilan dan mencari makan….

Akhirnya, saya terikat pesan beberapa ahli hukum pidana bahwa menegakkan hukum bukan sekedar menegakkan aturan undang-undang. Dalam menegakkan hukum, perlu memahami lebih dari sekedar apa yang dinyatakan dan diatur di dalam undang-undang, tetapi juga meliputi berbagai latar belakang dan “spirit” dari perlu diaturnya sesuatu hal di dalam undang-undang.. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran buat kita bersama……..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: