PUTUS KONTRAK ATAU LANJUTKAN…..

Pada  bulan November 2017 kami menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Magelang ke Kabupaten Tabalong, sangat jarang ada Pemerintah Daerah lain yang mau berkunjung ke tempat kami, mungkin karena letaknya yang lumayan jauh, di ujung Provinsi Kalimantan Selatan, Perjalanan lewat darat bisa mencapai 5 sampai 6 jam. Kalau tidak ada yang khas atau kelebihan mungkin orang lebih memilih berkunjung ke daerah terdekat seperti Banjarmasi atau Banjarbaru. Dari Bandara ke lokasi tujuan paling lama Cuma 45 menit dan setelahnya dapat raun-raun untuk berwisata serta belanja.

Kunjungan tersebut diikuti dari beberapa SKPD Kabupaten Magelang, antara lain Dinas PU, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi dan Unit Layanan Pengadaan, Rencananya pimpinan rombongan adalah Plt.Sekretaris Daerah, berhubung ada pembahasan Anggaran Tahun 2018 bersama DPRD, maka beliau tidak jadi ikut. Materi yang didalami terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran kegiatan yang melewati tahun anggaran.

Ya, sejak 2 (dua) tahun lalu, tepatnya pada Tahun 2015 kami telah membuat dan menerapkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 92 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada APBD Tahun Berikutnya.Pertanyaanya, Apa yang mendasari keluarnya Peraturan Ini ?, Jawabannya adalah pada Tahun 2015 kami menemui beberapa pekerjaan konsrtuksi yang tidak selesai sampai dengan tanggal 31 Desember, Apakah dilakukan putus kontrak, adendum minus atau tetap dilanjutkan pekerjaan melewati tahun anggaran ????

Masing-masing alternatif tersebut punya dampak hukum, terlebih yang utama adalah dampak terhadap output pekerjaan. Jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan putus kontrak maka hasilnya adalah jaminan pelaksanaan penyedia di cairkan, black list, output tidak tercapai bahkan ada kemungkinan sengketa perdata. Adendum minus yang selama ini diambil PPK juga tidak banyak bermanfaat karena output pasti tidak tercapai, alternatif ini sebenarnya ingin “menyelamatkan penyedia” saja dari sangsi-sangsi yang tertuang dalam kontrak. Solusi yang sebenarnya dapat diambil adalah melanjutkan pelaksanaan pekerjaan, kalau PPK “yakin” berdasarkan hasil penelitianya ( khusus untuk pekerjaan konstruksi mendapat masukan dari konsultan pengawas, perencanaan dan SKPD Teknis, bahwa penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut paling lama sampai 50 hari kalender.

Sesuai ketentuan pasal 93 ayat (1a) dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan bahwa “pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2 dapat melampaui tahun anggaran

Yang menjadi masalah dalam penerapan aturan ini adalah belum singkronnya aturan yang tertuang dalam Perpres tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan aturan yang tertuang dalam Permendagri 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Sebenarnya dalam Permendagri ada mengenal istilah DPAL atau Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan.

Dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menyebutkan bahwa Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2017.
  2. Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2018 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2017 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
  3. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPALSKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:
  • Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan. Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
  1. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2016 atas kegiatan yang bersangkutan;
  2. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D Tahun Anggaran 2016; dan
  3. SP2D yang belum diuangkan.
  4. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan.
  5. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure).

Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan. Selain itu, kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang timbul akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dianggarkan dalam APBD sesuai kode rekening berkenaan.

Memperhatikan ketentuan Permendagri diatas bahwa DPA Lanjutan hanya bisa digunakan akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure).

 Sedangkan apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kelalaian penyedia maka kewenangan ada di PPK apakah “Putus Kontrak” atau “Dilanjutkan”. Ilustrasinya, Jika ada Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk Sekolah Dasar, dimana pekerjaan utama telah selesai, dan sisa pekerjaan 10 % yaitu finishing aja lagi, sementara kontrak berakhir tanggal 31 Desember, apakah dilakukan putus kontrak ? bayangkan kalau opsi tersebut diambil maka pekerjaan tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan, sementara anggaran tahun berikutnya tidak terakomodir, sudah dipastikan bangunan tersebut menjadi mangkrak. Menjadi gedung tua seperti proyek Hambalang….Heheheheheh. mungkin bisa dianggarkan lagi pada APBD Perubahan tahun berikutnya.

Jika alternatif dilanjutkan, maka bagunan tersebut akan bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, artinya output pun sudah tercapai. Penyedia dengan adanya pemberian kesempatan tersebut pasti akan cepat-cepat menyelesaikannya, karena argo denda keterlambatan makin lama-makin bertambah besar. Saya tidak akan mengulas lebih detail terkait perbup yang kami buat baik dari sisi penganggarannya maupun pengungkapannya dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, karena sudah di jabarkan dalan tulisan sebelumnya.

Banyak keluhan dari daerah lain, bahwa kendala terbesar dalam menerapkan Perbup tersebut berasal dari Bagian/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Saya berharap agar duduk bersama agar bisa terselesaikan, bukankan kita sama-sama berniat ingin melaksanakan pembangunan. Hakikat dari proses pengadaan adalah agar output yang dihasilkan berdaya guna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. “Silahkan anda pikirkan”

Berikut slide terkait Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada APBD Tahun Berikutnya, dapat di download disiniSolusi Akhir Tahun.

4 respons untuk ‘PUTUS KONTRAK ATAU LANJUTKAN…..

Add yours

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: