SECERCAH HARAPAN UNTUK INSAN PBJ

Baru-baru tadi saya diundang untuk mengikuti rapat koordinasi narasumber/pengajar PBJ seluruh indonesia yang dilaksanakan oleh LKPP RI di Best Western Plus Kemayoran Hotel Jakarta dan dilanjutkan mengikuti Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di The Media Hotel yang diselangarakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) dimana saya sebagai salah satu dewan pendirinya.

Rakor Narasumber

Reuni, silaturahim sekaligus menambah ilmu sesama narasumber yang dihadiri sekitar 130 orang memang sangat berkesan, karena baru terlaksana sekarang, dulu pernah dilaksanakan di kota bandung yang dihadiri oleh Kepala LKPP RI, saat itu Bapak Agus Raharjo, sekarang beliau sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini Rakor dibuka langsung oleh Kepala LKPP RI Bapak Agus Prabowo yang memaparkan arah kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah kedepan serta revisi Perpres 54 Tahun 2010 tentang PBJ, yang masih menunggu paraf dari Menteri Dalam Negeri sebelum ditanda tangani oleh Pak Jokowi Presiden RI.

Sedikit gambaran perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tentang PBJ yaitu hanya mengatur hal yang bersifat normatif, tidak lagi dibuat terinci, ini dapat dilihat dari jumlah BAB dan Pasal, jika sebelumnya terdiri dari 19 BAB dan 139 Pasal, diaturan yang baru nanti hanya berjumlah 15 BAB dan 92 pasal, untuk hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas, fungsi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala LKPP dan Peraturan Kementerian Sektoral lainnya.

Hal yang baru dalam peraturan tersebut adalah lebih mengedepankan konsep Value for Money dimana anggaran yang dibelanjakan diharapkan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya dan penyedia. Selanjutnya Agen Pengadaan dimunculkan tapi masih belum dibahas secara detail bagaimana bentuknya, kedepan apabila Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah tidak sanggup melaksanakan tender untuk barang-barang tertentu yang sifatnya spesifik dapat memanfaatkan agen pengadaan.

Selama ini dalam e-katalog hanya bersifat nasional yang dilaksanakan oleh LKPP, kedepannya akan muncul katalog sektoral yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Teknis, dan katalog lokal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Yang menarik dari semuanya adalah katalog lokal, hal ini akan memungkinkan pengusaha kecil didaerah juga bisa berpartisipasi, misalkan pada suatu daerah ingin memberdayakan pelaku usaha batako, dimana sebelum masuk katalog lokal harus diberikan bimbingan terlebih dahulu bahkan dibantu proses penbuatan SNI nya. Apabila sudah terpenuhi maka dapat dimasukan dalam katalog lokal, dan pemerintah daerah setiap proyek yang mengunakan batako terebut, secara tidak langsung akan menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Katalog lokal ini dapat juga memasarkan produk-produk dari BUMDES sehingga membuka akses  pemasaran ditingkat lokal dan nasional bagi produk dari desa-desa.

Nilai pengadaan langsung untuk jasa konsultasi akan mengalami perubahan dari sebelumnya 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian pasar jasa konsultan sehingga mendapatkan konsultan yang berkualitas. Diharapkan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pemaketan harus tepat dan jeli, jangan sampai karena hanya ingin menghindari seleksi maka paket jasa konsultan lebih banyak dibuat serba 100 juta rupiah agar bisa pengadaan langsung, akibatnya akan berdampak pada hasil jasa konsultan yang dihasilkan.

Selain membahas hal tersebut dalam rakor juga dibahas terkait kebijakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, sertifikasi keahian pengadaan barang/jasa dan laporan monitoring serta evaluasi pelatihan pengadaan barang/jasa. Alhamdulillah saya mendapatkan penilaian kategori puas yang disampaikan oleh peserta kepada lembaga pelatihan.

Temu Nasional PBJ

Pelaksanaan temunas pengadaan barang/jasa pemerintah tahun ini mendapat respon yang sangat luar biasa dari insan pengadaan, jumlah peserta yang hadir lebih dari 300 peserta yang beraal dari seluruh daerah di indonesia. Narasumber yang di datangkanpun tidak tanggung-tanggung antara lain Kepala LKPP RI, Dirjen Bina Konstruksi Kementrian PUPR RI, Salah satu Hakim Agung dan dari BPKP Pusat.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara utuh yaitu  3 stanza, memang agak cangung karena selama ini biasanya hanya mengunakan 1 stanza, untungnya 2 layar lebar di samping pangung dan 2 layar samping kiri dan kanan untuk peserta di belakang sudah disiapkan oleh panitia.

Ketua P3I sekaligus narasumber dan pemberi keterangan ahli, Saudara Khalid Mustafa menyampaikan sambutan dengan penuh semangat, satu persatu dewan pendiri, dewan kehormatan dan anggota P3I beliau perkenalkan. Uniknya masing-masing anggota punya keahlian dan karakteristik masing-masing sehingga dapat menguatkan salah satu organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan P3I tidak hanya menerikan pelatihan tapi juga membuat kajian serta pendampingan bagi pelaku insan PBJ diseluruh nusantara.

Bapak Agus Prabawo selaku kepala LKPP RI pada sesi pertama menyampaikan beberapa materi antara lain terkait rencana revisi Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang harus berubah mengikuti perkembangan jaman, e-marketplace atau pasar secara elektronik  akan mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah, kedepannya pengadaan barang/jasa akan sedikit sekali dilaksanaan dengan tender, semua hampir bisa dipenuhi melaui katalog elektronik.

Area baru yang akan dikembangkan dan ditingkatkan adalah Pengadaan didesa serta Kerjasama Pemerintah dengan badan Usaha atau KPBU. Dana desa yang cukup meningkat secara signifikan harus dikelola dengan benar khususnya terkait Pengadaan Barang/Jasa  sehingga bisa mensejahtrakan masyarakat didesa, begitu juga KPBU, sektor swasta harus terlibat dalam pembangunan khusnya infrastruktur besar. Permasalahnya sekarang bagaimana mengharmonisasikan aturan KPBU yang tumpang tindih.

Tantangan kedepan kata beliau adalah bagaiman merubah atau menyesuaikan rezim anggaran yang sudah tidak fit lagi, khususnya terkait tahun tunggal, masih sering kita temui bahwa pada tanggal 31 desember seolah-olah proyek harus terhenti padahal dalam revisia Perpres 54 Tahun 2010 sudah menyebutkan bahwa masa pelaksanaan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran, apakah selalu diakhiri dengan putus kontrak ?. Bayangkan proyek yang bersumber dari  dana APBNP atau APBDP, kadangkala mengandung insentif fiskal, dimana baru bisa disahkan sekitar bulan oktober/november. Apakah bisa pekerjaan fisik diselesaikan dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan, mungkin hanya Bandung Bondowoso saja yang sangup menyelesaikannya dalam satu malam. hehehh

Sesi selanjutnya adalah paparan dari Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, beliau memaparkan terkait Undang-undang Nomor 2 Tahun Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai penganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, memang undang-undang ini masih belum dilaksanakan karena menunggu turun petunjuk pelaksanaanya melaui Peraturan Pemerintah, semoga pada tahun 2018 semua regulasi dibawahnya sudah terbit kata beliau.

Yang menarik dalam undang-undang ini adalah tidak ada satu katapun yang mengakitkan dengan unsur pidana, artinya bahwa regulasi ini menjamin pelaku pekerjaan konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan, tidak merasa was-was dipangil oleh APH, semua diselesikan secara kontraktual atau perdata. Ini lah yang saya sebut dalam judul diatas adalah secercah harapan bagi insan PBJ. Saya yakin selama tidak ada niat jahat, maka kesalahan administrasi tidak harus berujung pada kasus pidana. Mari sama-sama kita berkarya untuk membangun negeri tercinta Indonesia Raya……..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: