KONSOLIDASI BPR YANG TERTUNDA

Sudah lebih dari satu tahun kami memproses usulan konsolidasi PD BPR Se Kabupaten Tabalong belum selesai juga, usaha selama ini untuk membuat rancangan konsolidasi masih belum ada tanda-tanda, apa yang salah dengan regulasinya ? dan apakah ada solusinya ?

Cerita berawal dari tahun 2015, Bapak Bupati Tabalong selaku pemegang saham mayoritas pada kesempatan RUPS menyampaikan usulan kepada pemegang saham lainnya yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel, agar tiga BPR yang ada di Kabupaten Tabalong, yaitu PD BPR Kelua, PD BPR Haruai dan PD BPR Muara Uya dilakukan marger atau konsolidasi, dengan harapan apabila PD. BPR tersebut disatukan maka PD BPR akan semakin kuat dan sehat.Sehat dan kuat pada BPR dapat diartikan memiliki modal yang besar dan memenuhi efesiensi perusahaan, yang pada akhirnya  akan berdampak positif bagi semua kalangan masyarakat, salah satunya dapat lebih optimal memberikan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Beberapa pertimbangan dilakukannya langkah konsolidasi pada PD. BPR  di  Kabupaten Tabalong, adalah sebagai berikut:

  1. Terjadinya persaingan diantara PD. BPR, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya termasuk Non-LJK dalam hal :
  2. Saling intervensi wilayah kerja dalam menjaring nasabah sehingga dapat menimbulkan tidak efesiennya operasional suatu bank.
  3. Persaingan tingkat suku bunga antar PD. BPR karena kebijakan manajemen yang berbeda.
  4. Pemegang saham PD. BPR adalah sama, tetapi masing-masing memiliki badan hukum mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan tidak efesiennya manajemen PD. BPR dari aspek sumber daya manusia seperti jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas, selain itu bervariasinya pengelolaan atau manajemen PD. BPR menyebabkan tidak adanya keseragaman kebijakan .
  5. Lemahnya pengawasan intern yang dilakukan, akibat keterbatasan jumlah pegawai yang ada dalam organisasi, sehingga dapat berpotensi memunculkan adanya peluang penyalahgunaan.
  6. Ketatnya persaingan antar lembaga keuangan sejenis yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tabalong, terlebih dengan dibukanya unit-unit layanan mikro Bank Umum seperti  Danamon  Simpan Pinjam(DSP), BRI Unit Desa,  BMT/BTM, koperasi simpan pinjam dan sebagainya, yang mengarah pada segmen  pasar yang sama.

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya konsolidasi tersebut adalah:

  1. Menciptakan lembaga Perbankan yang lebih kuat, efesien dan adanya sinergi kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah kerja PD. BPR di Kabupaten Tabalong.
  2. Meningkatkan kinerja bank dalam pengelolaan potensi yang dimilikinya dan pengelolaan keuangannya karena dikelola dalam satu manajemen. (Rentang kendali lebih pendek dan efektif).
  3. Memperkuat struktur modal PD. BPR di Kabupaten Tabalong, sehingga mampu bersaing dengan lembaga perbankan lainnya dalam memberikan pelayanan permodalan kepada masyarakat luas.
  4. Mengoptimalkan pemanfaatan  potensi pasar dengan jaringan pelayanan yang sudah dimilikinya.
  5. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya manusia.
  6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PD BPR di Kabupaten Tabalong

Awalnya, rancangan konsolidasi dibuat oleh konsultan, berhubung terbatasnya dana dari masing-masing BPR, maka kami sepakati untuk menbuatnya secara swadaya, alhamdulillah berkat kerjasama tim yang kompak ditambah dengan bantuan dari teman-teman Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dan  Bank Kalsel, rancangan setebal 20 cm tersebut selesai juga, walaupun beberapa kali diminta perbaikan oleh OJK Pusat.

Total aset secara keseluruhannya sampai dengan akhir tahun 2016 apabila dilaksanakan konsolidasi sebesar Rp 48.410.916.547,- bahkan sampai akhir 2017 ini sudah melebihi 50 milyar, lumayan besar dibanding dengan PD BPR masing-masing Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan, adapun usulan nama baru BPR hasil konsolidasi disampaikan oleh Bupati Tabalong yaitu PD BPR Tabalong Bersinar, dengan harapkan BPR selaku “bank milik buhan tabalong” memberikan kontribusi nyata untuk memajukan perekonomian masyarakat tabalong.

Ketika  dokumen rancangan konsolidasi sudah selesai, lalu apa yang menyebabkan sampai sekarang PD BPR Tabalong Bersinar belum bisa operasional, ternyata permasalahanya ada pada RAPERDA Konsolidasi, ya.. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Konsolidasi, selama RAPERDA tersebut belum disahkan menjadi PERDA, maka OJK Pusat tidak bisa mengeluarkan izin Konsolidasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Hukum sudah lama menyerahkan Draf Raperda tentang Konsolidasi dan Perubahan Badan Hukum PD BPR Se Kalimantan Selatan ke Kementerian Dalam Negeri untuk minta di fasilitasi, Kemendagri baru mengundang dan menyampaikan hasil fasilitasinya sekitar 8 bulan setelah diterima mereka, tidak bisa dibanyangkan selama itu prosesnya, jika seluruh provinsi di Indonesia, setiap mau penyusunan PERDA harus menunggu selama itu…….maka saya yakin akan menghambat pembangunan di daerah.

Memang kalau membaca ketentuan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 ada batasan waktu bagi kemendagri untuk menjawab hasil fasiltisainya yaitu maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah Raperda diterima. Apabila melewati tenggang waktu tersebut, maka Raperda dilanjutkan tahap persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Tapi kenyatannya menurut Biro Hukum Provinsi, mereka tidak akan memproses jika belum keluar nomor register dari Kemendagri. Aturan yang sangat sulit diterima oleh nalar karena antara yang tertulis dengan prakteknya berbeda jauh.

Beberapa alasan Kemndagri tidak menyetujui Raperda tersebut adalah :

  1. Seharusnya isi Raperda konsolidasi tidak digabung dengan perubahan badan hukum, memang ini agak sedikit aneh dan lucu, dari informasi yang saya dapatkan bahwa sebelum menyusun Raperda ini, pihak Biro Perekonomian dan anggota Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sudah menanyakan ke Kemendagri dan dijawab oleh petugas, untuk pengabungan isi tersebut tidak ada masalah dalam satu Perda, tapi setelah di hasil fasilitasi keluar dinyatakan untuk dipisah, bisa jadi beda orang beda pendapat, namanya juga konsultasi……..
  2. Pembentukan 23 unit PD BPR Se Kalimantan Selatan berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat, artinya pendirian BPR bukan melaui Perda Kabupaten/Kota, sementara semua pemegang saham pengedali PD BPR tersebut adalah Kabupaten Kota, untuk Kabupaten Tabalong dengan share saham sebesar 79,07 %, Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar 18,56 % dan Bank Kalsel sebesar 2,37 %. Hasil fasilitasi Kemedagri menyampaikan bahwa seharusnya yang mengusulkan Raperda tersebut adalah Pemegang Saham Mayoritas yang memiliki saham lebih dari 51 %, hal ini sangat sulit diterima karena pendirian awalnya berdasarkan Perda Provinsi bukan Perda Kabupaten/kota, tidak mungkin Perda Kabupaten/Kota membatalkan Perda Provinsi.
  3. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa paling lambat 2 tahun setelah terbitnya UU tersebut maka Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh lebih dari satu pemegang saham harus berubah manjadi Perseroda (PT), sementara lebih dari 2 tahun Peraturan Pemerintahnya sebagai turunnya tidak terbit-terbit. Alternatif lain yang kami ajukan agar konsolidasi bisa segera direalisasi jika perubahan badan hukum tidak bisa dilaksanakan juga, maka kami  melaksanakan konsolidasi dengan badan hukum tetap menjadi Perusahaan Daerah (PD). Apa boleh buat usulan ini tidak bisa dilaksanak, dengan alasan dasar hukum PD yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah dicabut, dan sebagai gantinya diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PD merubah nama penjadi Perumda dimana kepemilikan tidak terbagi atas beberapa saham.

Semua informasi terkait tidak setujunya Kemendagri atas Raperda tersebut kami sampaikan dengan Pansus DPRD Provinsi Kalsel dan sampai sekarang belum ada khabar baik yang kami terima, entah sampai kapan ? Semangat yang mengebu-gebu dulu untuk konsolidasi sudah makin lama makin menurun karena tidak ada nya kepastian, tapi semangat kami untuk tetap memajukan PD BPR di Kabupaten Tabalong tetap menyala. Kami berkomitmen untuk selalu mensejahterakan masyarakat banua tercinta.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: