MELAWAN RENTENIR

Pada saat berjalan ke pasar harian, saya melihat banyak sekali pedagang yang berjualan, ada yang berjualan sayur mayur, buah-buahan dan ikan, ditengah asyiknya melihat para penjual dan pembeli tersebut, mata saya tertuju pada salah satu pedagang yang didatangi oleh seorang laki-laki tegap dan berotot, rupanya lelaki tersebut sedang menarik angsuran kredit harian dari pedagang.

Rupanya selama ini banyak pedagang kecil di pasar yang permodalanya tergantung dari rentenir. Apa itu rentenir ? dan mengapa mereka memilih rentenir dibanding bank untuk mendapatkan modal. Rentenir atau sering juga disebut tengkulak (terutama di pedesaan) adalah orang yang memberikan pinjamanan uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi. Pinjaman ini tidak diberikan melalui badan resmi, misal bank dan bila tidak dibayar akan dipermalukan atau dipukuli.

Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh rentenir, ketika pedagang tersebut ingin mendapatkan dana/modal dalam waktu yang segera, secepat kilat kali yaa….. hanya dengan menelpon maka rentenir akan datang membawa uang berapa yang dibutuhkan pedangan, mereka tidak perlu menyiapkan beberapa dokumen, tidak perlu survei dan tidak perlu ada jaminan, hanya saling kepercayaan saja, masalah bunga jangan ditanya bisa sampai 100 % lebih, tergantung kesepakatan, walaupun dirasakan terpaksa disepakati oleh pedagang, apa boleh buat dana sangat diperlukan segera. Cara pembayaran pun bisa dilakuan secara harian dan akan ditagih oleh petugas tanpa harus capek-capek datang ke kantor untuk membayarnya, itulah yang membedakan cara kerja rentenir dan bank.

Inilah fenomena yang terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di kota bahkan sampai kepedesaan, jika dibiarkan fenomena seperti ini, maka yang mendertita adalah masyarakat kecil atau pedagang kecil, hasil usahanya hanya untuk membayar pokok dan bunga yang dipijam dari rentenir, terus kapan usahanya mau meningkat ?

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan beberapa upaya agar bisa melawan renternir atau setidaknya mengurangi gerak para tengkulak tersebut, melalui Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Perbankan, yaitu PD BPR Kelua, PD BPR Haruai dan PD BPR Muara Uya, diberi tugas secara khusus agara bisa menyalurkan kredit dengan bunga 0 % (nol persen).

Apa mungking bunga 0 % (nol persen) ????,  selama ini kita tahu bahwa Bank hidupnya dari mendapatkan bunga, jawabannya iya mungkin saja. Alasannya, Pertama, bank BPR tersebutkan sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Tabalong (79,07 %), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (18,56%) dan Bank Kalsel (2,37%), artinya bahwa bank milik Pemerintah Daerah tidak hanya berorientasi menghasilkan laba yang tinggi dengan memberikan bunga yang tinggi, tapi yang lebih utama berorientasi pada peningkatan perekonomian di daerah khususnya didesa-desa. Kedua, untuk menjalankan kredit ini PD BPR mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dengan penugasan khusus, artinya dana yang disalurkan bukan “dana mahal” atau dari tabungan/deposito masyarakat. Ketiga, proses penyaluran kredit tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga untuk dana yang belum tersalurkan dapat dimanfatkan dengan penempatan antar bank yaitu dimasukan kedalam deposito on call pada Bank Lain oleh PD BPR sehingga lumayan mendapatkan bunga.

Seperti kredit pada umumnya, tentu ada biaya administerasi yang ditanggung oleh nasabah, antara lain untuk biaya, provisi, matrei serta asuransi jiwa dan asuransi kredit, tapi tidaklah terlalu besar, yang kisarannya sekitar 5% – 6%, dan ini dibayar dimuka. Kalau kita bandingkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka bunga yang dibayarkan per tahun sebesar 9% ditambah biaya provisi serta asuransi, sungguh terobosan yang luar biasa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Alhamdulillah, untuk menjalankan program tersebut, sangat didukung juga oleh anggota DPRD Kabupaten Tabalong sehingga dalam Penyusunan Perda Penyertaan Modalnya berjalan dengan lancar, tidak seperti kasus di Banjarmasin, hanya untuk mengoalkan Perda Penyertaan Modal diberi uang pelicin biar pembahasannya mudah. Kami akui semangat teman-teman anggota DPRD Kabupaten Tabalong juga luar biasa, selama untuk kepentingan masyarakat dan mensejahterakan mereka, maka dukunganpun dilakukan secara full. Mantapppp……

Dukungan yang tidak kalah pentingnya adalah dari OJK Regional 9 Kalimantan, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang sudah dibentuk, tim dari OJK turut membantu  dan memberikan masukan dalam penyusunan regulasi tersebut bahkan sampai ikut membantu mensosialisasikannya ke masyarakat di Kecamatan Kelua, Kecamatan Haruai dan Kecamatan Muara Uya.

Oleh Bapak Bupati Tabalong, kredit tersebut dinamakan Kredit Gerbang Emas (Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera). Yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, saran penerima kredit tersebut adalah pelaku usaha mikro dan kecil, untuk perorangan harus ber KTP Kabupaten Tabalong, dan tidak boleh PNS lho……

Ada tiga produk kredit Gerbang Emas yaitu Kredit Gerbang Emas PKL dimana pagu maksimal kredit adalah Rp. 10.000.000,00, Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru maksimal Rp. 15.000.000,00, Kredit Gerbang Emas Usaha Mikro dan Kecil Eksis maksimal Rp. 25.000.000,00 dengan jangka waktu kredit semuanya adalah 12 (dua belas bulan), pola yang digunakan adalah executing artinya Pihak PD BPR lah yang memberikan pembiayaanya kepada nasabah, mulai dari survei sampai menentukan apakah nasabah tersebut layak atau tidak, apabila ada kredit macet menjadi resiko pihak Bank. PD BPR wajib melakukan pengecekan calon penerima Kredit Gerbang Emas melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan/atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan Kredit Gerbang Emas, maka melibatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, sehingga apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka akan segera ditindak lanjuti. Pemerintah Kabupaten Tabalong berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, menghentikan sementara penyaluran Kredit Gerbang Emas pada masing-masing BPR dalam hal penyaluran Kredit Gerbang Emas  memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL), diatas 5 % (lima perseratus) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.

Demikian sedikit ulasan terkait upaya pemerintah Kabupaten Tabalong untuk melawan rentenir dengan meluncurkan kredit gerbang emas melalui PD BPR, yang mengantikan mekanisme Dana Bergulir selama ini yang sering macet karena dianggap hibah oleh masyarakat. Semoga program ini bisa terus berlanjut. Amiin…

 

*)Husin Ansari, SE, ME (Dewan Pengawas PD. BPR Haruai)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: