PROBLEMATIKA ASET PASCA P3D

Sejak Otonomi Daerah  dilaksanakan mulai tahun 1999, masih ditemukan permasalahan didaerah yang belum terselesaikan khusunya terhadap aset, ada yang berproses di pengadilan sampai sekarang karena dokumen yang tidak lengkap, bahkan masih banyak aset yang tidak diketahui keberadaanya, memang dahulu tidak ada perangkat daerah yang khusus mengurus pengelolaan aset tapi hanya ada pengelolaan keuangan daerah. Pengalaman yang sangat berharga ini jangan sampai terjadi lagi diera Zaman Now.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelengaraan urusan pemerintahan di daerah, dimana terjadinya pengalihan urusan dari Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi atau Pusat, seperti penyelengaraan pengelolaan pendidikan menengah, pengelolaan terminal penumpang type  B dan dibidang kehutanan serta ESDM yang pelaksanaanya sekarang  oleh Pemerintah Provinsi. Konsekuensi dari pengalihan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah) tersebut, maka wajib diikuti juga dengan Penyerahan Personil, Saran dan Prasarana serta Dokumen atau disingkat dengan P3D.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Daerah Tahun 2016 bahwa penyerahan Personil, Saran dan Prasarana serta Dokumen/P3D paling lambat pada tanggal 2 oktober 2016 dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2017, tapi apa yang terjadi khususnya terkait sarana dan prasarana (aset) di Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan, aset tersebut baru diterima sebagian pada tanggal 28 Desember 2017. Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi ?

Pertama,Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat berhati-hati dalam menerima aset, jangan sampai Kabupaten/Kota hanya menyerahkan catatan yang tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) tapi sebagian wujudnya tidak ada , sehingga untukmemastikan kebenaran barang yang diserahkan perlu melibatkan inspektorat dan SKPD teknis, bisa dibayangkan dengan jumlah auditor yang terbatas pihak provinsi bisa memastikan barang-barang tersebut benar-benar ada, dengan ratusan sekolah dan aset yang jutaan termasuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya seperti buku-buku,dapat dicek oleh Tim dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedua,Sebagian aset yang diserahkan Kabupaten/Kota masih dimanfaatkan sehingga secara fisik belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, alasan Kabupaten Kota memanfaatkan aset tersebut karena masih digunakan untuk pelayanan dan operasional perkantoran.

Ketiga,Data dukung terhadap aset tersebut tidak lengkap, seperti tanah bagunan sekolahan yang tidak ditemukan bukti sertifikat maupun surat lainnya, sementara aset tersebut harus ada data dukungnya sehinga dijadikan dasar dalam pencatatan dalam laporan barang milik daerah.

Dampak dari terlambatnya penerimaan aset tersebut, maka akan berpengaruh juga dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Dalam neraca semua aset yang akan diserahkan sejak awal Januari 2017 sudah dipindahkan ke aset lain-lain sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu terhadap aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini disebabkan karena aset tersebut menunggu proses pemindahtanganan.

Terhadap aset yang sudah diterima oleh Pemerintah Provinsi maka akan diproses penghapusan dari  daftar inventaris barang masing-masing Kabupaten/Kota sedangkan sisanya yang belum diterima akan tetap berada di aset lain-lain sampai selesainya proses klarifikasi terhadap aset tersebut. Untuk aset tetap yang masih berada di aset lain-lain maka tetap dilakukan penyusutan sesuai kebijakan akuntansi masing-masing daerah. Sayangnya aplikasi Simda BMD yang kami terapkan tidak bisa secara langsung melakukan penyusutan terhadap aset tetap yang berada di aset lain-lain, untuk itu dilakukan secara manual dengan mengunakan excel. Saya membayangkan proses yang cukup rumit untuk memastikan setiap item barang bisa dilakukan penyusutan per bulan. Semoga tulisan singkat ini bisa bermanfaat bagi semua aseter di tanah air.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: