Penyerapan Anggaran, PBJ dan Pertumbuhan Ekonomi

pertumbuhan-ekonomiAkhir-akhir ini media masa memberitakan bahwa penyerapan anggaran Pemerintah sangat rendah. Menurut Kementerian Dalam Negeri sampai dengan pertengahan tahun 2015 ada lima provinsi yang penyerapannya dibawah 30 persen, yaitu Kalimantan Utara sebesar 18,6 %, DKI Jakarta 19,2 %, Papua 21,7 %, Jawa Barat 25,5 %, dan Riau 25,5 %. Baca lebih lanjut

Iklan

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2012 “SOLUSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT” *)

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada tanggal 17 Oktober Tahun 2012 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. hal ini menunjukan komitmen kuat dari pemerintah untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Terbitnya peraturan ini, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papau sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2008. Kemudian terbit Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papau dan Papua Barat.

Baca lebih lanjut

STANDAR BIAYA TAHUN 2013

biaya

Alhamdulillah kami telah rampung menyusun standar biaya tahun 2013 dalam bentuk Peraturan Bupati. Standa biaya ini sangat diperlukan bagi SKPD dalam penyusunan Anggaran Tahun 2013. Khusunya untuk honorarium  Pokja Pengadaan kami buat per paket karena sesuai dengan beban kerja serta tangungjawab pokja dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. adapun standar biaya tahun 2013 ini terdiri dari 3 bagian yaitu :

1. Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Tahun 2013

2. Standar Biaya Masukan Tahun 2013 yang berfungsi sebagai batas tertimggi dan Standar Biaya Masukan Tahun 2013 yang berfungsi sebagai estimasi

3. Penjelasan Tentang Standar Biaya Masukan

file dalam format word dan excel dan  bisa  di download. masukan dan kritikan dari Bapak/Ibu semua  sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya.

Harga Obat Generik Menkes Vs Harga Obat PT. Askes

oleh Husin Ansari

Obat merupakan bahan pelayanan kesehatan yang menentukan, terlebih bagi sebuah rumah sakit atau puskesmas. Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menetapkan diagnosis pencegahan, pemulihan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk-produk biologi .

Kebetulan dalam waktu yang bersamaan saya diminta untuk memproses pengadaan obat yang terdiri dari dua paket  yaitu  Obat Generik dan Obat Askes.

1.       Obat Generik

Obat Generik adalah  obat yang telah habis masa patennya, sehingga dapat di produksi oleh semua perusahaan  farmasi yang telah memenuhi syarat produksi tanpa perlu membayar royalti, yang umumnya menggunakan nama kandungan bahan aktif sebagai penamaan obatnya.

 2.       Obat Askes

Obat Askes adalah obat yang digunakan untuk melayani peserta Askes yang terdiri dari obat generik, obat bermerek dan obat paten. PT Askes menerapkan suatu kebijakan yaitu menetapkan suatu daftar obat-obatan dan plafon harga tertentu yang tercantum dalam Daftar Plafon Harga Obat (DPHO).

 DPHO adalah daftar harga obat dengan nama generik dan atau nama lain yang diberikan oleh pabrik yang memproduksi serta daftar harganya. Dengan adanya DPHO maka melindungi peserta Askes dari banyaknya item obat dan variasi harga yang relatif besar Baca lebih lanjut