Peraturan Bupati Tentang Perjalanan Dinas

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RIĀ  Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2013, membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap regulasi tentang Perjalanan Dinas. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk segera merevisi Peraturan Perjalan Dinas untuk disesuaikan dengan Permendagri tersebut. Adapun materi perubahannya adalah sbb :

1. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayar sesuai dengan biaya rill

2. Uang harian dan uang refresentatif dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi

3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % dari tarif hotel di tempat tujuan.

Sebagai referensi, kami di kabupaten Tabalong telah membuat Peraturan Bupati tentang Perjalanan dinas yang berlaku efektif pada tanggal 19 Pebruari 2013. yang berminat silahkan

Download di sini PERBUP Perjalanan Dinas 2013-revisi-1 lampiran biaya 2013 revisi

Iklan

Antisipasi Korupsi Pengadaan

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir 40 persen anggaran pemerintah terjadi kebocoran dan 80 persen terkait dari pengadaan barang dan jasa. Untuk mengatasi masalah itu, Pemerintah Kabupaten Tabalong turut serta dalam acara bimbingan teknis strategi menghadapi audit pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pekan lalu di Gedung Informasi Pembangunan Tanjung.

Selain mengatasi itu, tujuan lainnya adalah untuk menyosialisasikan Peraturan Presiden No 54 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, agar proses pengadaan berjalan efisiensi, terbuka dan kompetitif sehingga terhindar dari kesalahan administrasi maupun keuangan.

Bupati Tabalong H Rachman Ramsyi kebetulan sekali ikut acara tersebut. Selain membuka acara, dia menyampaikan sambutan terkait pengadaan di Pemkab Tabalong.

Dia mengatakan, melalui pelatihan bimbingan teknis diharapkan tidak menjadikan proses pengadaan barang/jasa pemerintah justru menciptakan peluang penyimpangan dan pelanggaran. Terlebih menyangkut strategi menghadapi audit nantinya oleh jajaran pengawas administrasi pemerintahan. Seperti inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP). Baca lebih lanjut