PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2012 “SOLUSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT” *)

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada tanggal 17 Oktober Tahun 2012 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. hal ini menunjukan komitmen kuat dari pemerintah untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Terbitnya peraturan ini, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papau sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2008. Kemudian terbit Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papau dan Papua Barat.

Baca lebih lanjut

Iklan

Peraturan Bupati Tentang Perjalanan Dinas

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI  Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2013, membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap regulasi tentang Perjalanan Dinas. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk segera merevisi Peraturan Perjalan Dinas untuk disesuaikan dengan Permendagri tersebut. Adapun materi perubahannya adalah sbb :

1. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayar sesuai dengan biaya rill

2. Uang harian dan uang refresentatif dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi

3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % dari tarif hotel di tempat tujuan.

Sebagai referensi, kami di kabupaten Tabalong telah membuat Peraturan Bupati tentang Perjalanan dinas yang berlaku efektif pada tanggal 19 Pebruari 2013. yang berminat silahkan

Download di sini PERBUP Perjalanan Dinas 2013-revisi-1 lampiran biaya 2013 revisi

STANDAR BIAYA TAHUN 2013

biaya

Alhamdulillah kami telah rampung menyusun standar biaya tahun 2013 dalam bentuk Peraturan Bupati. Standa biaya ini sangat diperlukan bagi SKPD dalam penyusunan Anggaran Tahun 2013. Khusunya untuk honorarium  Pokja Pengadaan kami buat per paket karena sesuai dengan beban kerja serta tangungjawab pokja dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. adapun standar biaya tahun 2013 ini terdiri dari 3 bagian yaitu :

1. Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Tahun 2013

2. Standar Biaya Masukan Tahun 2013 yang berfungsi sebagai batas tertimggi dan Standar Biaya Masukan Tahun 2013 yang berfungsi sebagai estimasi

3. Penjelasan Tentang Standar Biaya Masukan

file dalam format word dan excel dan  bisa  di download. masukan dan kritikan dari Bapak/Ibu semua  sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya.

FITUR BARU SPSE v.35

PPK

1. PPK bisa melihat paketnya yang telah dibuat oleh Panitia;

2. Ada Form Pengisian SPPBJ yang dikeluarkan oleh PPK, dan akan dikirimkan via email ke

Penyedia yang bersangkutan;

3. Form Pengisian Pada saat tahapan Penandatanganan Kontrak;

4. Print to PDF Summary Paket lelang (sama dengan Auditor)

 

Panitia

1. Format pengisian Kode Anggaran yang bersumber dari APBN;

2. 1 paket dapat entry untuk banyak lokasi pekerjaan;

3. 1 paket bisa menggunakan 2 atau lebih sumber dana/anggaran;

4. Tambah isian no surat rencana teknis pelaksanaan pengadaan dan nama PPK Pada form

Pembuatan Paket; Baca lebih lanjut