Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya

Menyikapi adanya beberapa pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang belum selesai sampai dengan akhit tahun ini. maka kami telah membuat Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya. Adapun point penting dalam Peraturan Bupati ini adalah :

  1. Pekerjaan yang dapat dilanjutkan  adalah untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal sisa pekerjaan 20 % (dua puluh persen) dan akan selesai paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian.
  2. Addendum Kontrak hanya untuk mencantumkan sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
  3. penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut kompensasi atas keterlambatan pembayaran  karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah akibat kesalahan penyedia barang/jasa.

PERATURAN BUPATI TENTANG SISA PEKERJAAN Tahun 2015  Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya

Iklan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemakaian Rumah Jabatan, Rumah Instansi dan Perumahan Pegawai Milik Pemerintah Kabupaten Tabalong

rumah dinasDalam rangka  tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya pengaturan yang integratif dan menyeluruh khususnya ketentuan pemakaian Rumah Golongan I (Rumah Jabatan), Rumah Golongnan II (Rumah Instansi) dan Rumah Golongan III (Perumahan Pegawai).  Kami dari Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah telah membuat Peraturan Bupati  tentang Pedoman Pemakaian Rumah Jabatan, Rumah Instansi dan Perumahan Pegawai Milik Pemerintah Kabupaten Tabalong. untuk lebih jelasnya bisa di download di sini.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2012 “SOLUSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT” *)

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada tanggal 17 Oktober Tahun 2012 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. hal ini menunjukan komitmen kuat dari pemerintah untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Terbitnya peraturan ini, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papau sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2008. Kemudian terbit Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papau dan Papua Barat.

Baca lebih lanjut