KEPALA BIDANG TERKAYA…..

Menyandang sebagai Kepala Bidang Aset memang luar biasa, karena sering disebut sebagai kepala bidang terkaya oleh saudara saya Kabag Umum di Setwan Bapak Hadir Imanudin, ya mau bagaimana lagi, kalau begitu adanya. Terkaya maksudnya karena aset yang dikelola diangka triliyun rupiah tepatnya pada tahun 2016 jumlah aset pemkab Tabalong senilai Rp. 3.027.517.603.899,00 yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pekerjaan.

Dalam ruangan kerja saya ukuran 4 x 4 meter tersimpan ratusan sertifikat tanah, seribu lebih BPKB Kendaraan Dinas yang tersusun rapi dalam berangkas anti api yang tingginya setinggi badan, saking banyaknya dokumen tersebut terpaksa kami menyewa save doposit box di salah satu Bank milih Pemerintah Daerah. Continue reading “KEPALA BIDANG TERKAYA…..”

PENGUNGKAPAN SOLUSI AKHIR TAHUN DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

konsruksiAkhir tahun merupakan momok bagi PPK karena ada sebagain pekerjaan yang belum selesai sementara batas pencairan anggaran harus ditutup per 31 Desember. PPK dihadapkan pada dilema apakah melakukan putus kontrak dengan segala resikonya seperti adanya kemungkinan digugat penyedia atau tetap melanjutkan pekerjaan dengan resiko belum ada kepastian anggarannya, bahkan ada PPK yang bertindak nekat dengan membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100 % walaupun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan, hanya untuk menyelamatkan uang tersebut agar tidak hangus. Tindakan tersebut tetap salah walaupun uang yang telah dicairkan di blokir di Bank sampai dengan pekerjaan selesai.

Menyikapi hal tersebut Pada tahun 2015, Continue reading “PENGUNGKAPAN SOLUSI AKHIR TAHUN DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)”

Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya

Menyikapi adanya beberapa pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang belum selesai sampai dengan akhit tahun ini. maka kami telah membuat Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya. Adapun point penting dalam Peraturan Bupati ini adalah :

  1. Pekerjaan yang dapat dilanjutkan  adalah untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal sisa pekerjaan 20 % (dua puluh persen) dan akan selesai paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian.
  2. Addendum Kontrak hanya untuk mencantumkan sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
  3. penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut kompensasi atas keterlambatan pembayaran  karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah akibat kesalahan penyedia barang/jasa.

PERATURAN BUPATI TENTANG SISA PEKERJAAN Tahun 2015  Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemakaian Rumah Jabatan, Rumah Instansi dan Perumahan Pegawai Milik Pemerintah Kabupaten Tabalong

rumah dinasDalam rangka  tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya pengaturan yang integratif dan menyeluruh khususnya ketentuan pemakaian Rumah Golongan I (Rumah Jabatan), Rumah Golongnan II (Rumah Instansi) dan Rumah Golongan III (Perumahan Pegawai).  Kami dari Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah telah membuat Peraturan Bupati  tentang Pedoman Pemakaian Rumah Jabatan, Rumah Instansi dan Perumahan Pegawai Milik Pemerintah Kabupaten Tabalong. untuk lebih jelasnya bisa di download di sini.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2012 “SOLUSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT” *)

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada tanggal 17 Oktober Tahun 2012 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. hal ini menunjukan komitmen kuat dari pemerintah untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Terbitnya peraturan ini, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papau sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2008. Kemudian terbit Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papau dan Papua Barat.

Continue reading “PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2012 “SOLUSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT” *)”

Atas ↑